Home / News

Jumat, 25 Februari 2022 - 10:33 WIB

Pemerintah Siapkan Skema Baru Ubah Prioritas Penanganan ODOL

Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiyadi. (Foto: Kemenhub)

Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiyadi. (Foto: Kemenhub)

NYATANYA.COM, Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Kepolisian RI (Polri) berkoordinasi untuk mengatur skema baru terkait penanganan kelebihan muatan dan dimensi atau over dimension dan over loading (ODOL) dengan menjaga iklim usaha transportasi logistik tetap sekompetitif mungkin.

“Pada dasarnya seluruh kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam memberantas ODOL merujuk amanat UU 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang di dalamnya mengatur jumlah barang yang dimuat oleh kendaraan barang harus sesuai dengan jumlah berat yang diizinkan (JBI), serta pengemudi wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, dimensi, daya angkut kendaraan, dan kelas yang dilaluinya,” jelas Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat, Budi Setiyadi pada Kamis (24/2/2022) secara virtual.

Menurut Dirjen Budi, langkah-langkah yang dilakukan (Ditjen Perhubungan Darat) sudah banyak sekali misalnya pada tahap edukasi, kampanye, dan sosialisasi. Kegiatan ini menyasar para asosiasi, penjual kendaraan logistik, juga agen pemegang merek (APM).

“Prioritas penanganan ODOL saat ini berubah ke arah soft power, namun penegakan hukum tetap dilakukan secara bertahap untuk memastikan terjaminnya aspek keselamatan,” tambahnya.

Dia juga menyatakan bahwa saat ini seluruh kegiatan penanganan truk ODOL akan berjalan secara simpatik sebagai bentuk tindakan preventif dan edukatif.

Baca juga   Kunjungi MTsN 19 Jakarta, MY Esti Wijayati Sampaikan Duka Cita dan Lakukan Ini

Dirjen Budi menegaskan, operasi simpatik tersebut akan difokuskan pada upaya edukasi kepada pemangku kepentingan khususnya pengemudi, pemilik kendaraan, dan pelaku usaha.

Lebih lanjut, dia mengatakan, sejak 2018 Kemenhub telah melakukan berbagai langkah preventif agar tidak banyak kendaraan barang yang melanggar batas muatan dan dimensi.

Misalnya, melakukan koordinasi dengan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) di 25 wilayah se-Indonesia untuk mengundang dealer kendaraan truk agar tidak membuat rancang bangun truk, dan memperjual-belikan kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuannya, serta meminta seluruh Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) bertindak tegas dengan tidak meloloskan kendaraan yang kelebihan muatan maupun dimensi.

Kemudian, Dirjen Budi menyampaikan, secara bertahap Kemenhub telah melakukan sosialisasi kepada pengusaha maupun pemilik kendaraan angkutan barang agar segera melakukan normalisasi kendaraannya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi keselamatan dan keamanan.

Lebih Lanjut lagi, dia menjelaskan, salah satu upaya pencegahan truk ODOL ini adalah dengan mencegah adanya pemalsuan KIR.

“Pada 2020 kami telah mengganti buku uji kir yang sebelumnya, karena banyak memiliki kelemahan seperti pemalsuan, sehingga diganti dengan bentuk kartu atau BLUe (Bukti Lulus Uji elektronik) yang di dalamnya ada chip dan terdapat data lengkap kendaraan,” tutur Dirjen Budi.

Baca juga   Pemerintah Tetapkan 1 Zulhijah 1443 H Jatuh pada Jumat 1 Juli 2022

Dirjen Budi juga telah melakukan audiensi dengan para pengemudi dan pemilik truk yang melakukan demo di beberapa wilayah. Menurutnya, beberapa tuntutan antara lain meminta adanya perbaikan tarif.

“Memang karena tarif ini jadi memaksa para pengemudi untuk mengangkut barang secara berlebihan, mungkin harus dengan tarif yang rendah. Terkait tarif ini kami harus mencari jalan keluar apakah nanti akan bertemu dengan perwakilan asosiasi logistik atau bertemu dengan Kementerian Perindustrian,” jelasnya.

Dirjen Budi berharap agar ke depannya seluruh pihak yang terlibat dapat menjaga iklim angkutan barang menjadi lebih baik dari sebelumnya dengan mengutamakan aspek keselamatan.

Sementara itu, Kasubdit Penindakan dan Pelanggaran (Dakgar) Ditgakkum Korlantas Polri, Kombes Pol Made Agus Prasatya mengatakan, untuk penanganan ODOL, saat ini Korlantas Polri mengedepankan tindakan sosialisasi yang massif secara kolaboratif termasuk kegiatan-kegiatan preventif.

“Untuk segi penegakan hukum, kita akan melakukan secara selektif, kita betul-betul akan menilai terutama yang ODOL dan berpotensi laka lantas yang sangat fatal,” tutupnya.

(N1)

Sumber: InfoPublik.id

Share :

Baca Juga

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur meminta kepada Polda atau Polres se-Jawa Timur memberantas segala macam praktek perjudian. Foto: selalu.id

News

PWNU Jatim Dukung Penuh Polri Berantas Judi Online dan Konvensional
Info Grafis: nyatanya.com/Twitter @kominfodiy

News

Diskominfo Keluarkan Jadwal Migrasi TV Biasa ke Digital
(Foto: Humas Jateng)

News

Mbah Saminem dan Mbah Sarijah Sumringah Dikunjungi Ganjar Bantu Bedah Rumah
Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah. (Foto: Instagram @vanessaangelofficial)

News

Vanessa Angel dan Bibi Dimakamkan di Taman Makam Islam Jakarta
Mendagri M. Tito Karnavian. (Foto: kemendagri.go.id)

News

Berlaku sampai 15 November 2021, Ini Instruksi Baru Mendagri tentang PPKM
Pelaksana Harian (Plh) Biro Humas, Data dan Informasi, Wawan Djunaedi. Foto: Biro Humas Kemenag

News

Sebanyak 20.491 Jemaah Haji Telah Tiba di Tanah Air
Foto: BPMI Setpres

News

Antisipasi Potensi Bencana, Presiden Instruksikan Segenap Jajaran Perhatikan Informasi dari BMKG
Foto: Ist/gooddoctor.co.id

News

Bio Farma Targetkan Produksi Secara Massal Vaksin Merah Putih Juli 2022