Home / News

Rabu, 6 Oktober 2021 - 10:58 WIB

Pemprov Jateng Akan Dampingi Anak Korban Perceraian

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Jateng Retno Sudewi. (Foto:Diskominfo Jateng)

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Jateng Retno Sudewi. (Foto:Diskominfo Jateng)

NYATANYA.COM, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan langkah pendampingan bagi anak korban perceraian orang tua. Bila diperlukan, akan diberikan pendampingan secara psikis atau hukum terhadap mereka yang terimbas perceraian.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Jateng Retno Sudewi, Selasa (5/10/2021).

Rento menyebut, ada dua bidang yang menanganani hal semacam itu. Pertama, Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) sebagai agen pencegah, dan Satuan Pelayanan Terpadu (SPT) yang bertindak jika terjadi kasus kekerasan pada anak atau perempuan, termasuk sengketa anak seusai bercerai.

“Pendampingan (SPT) bila ada korban kekerasan perempuan dan anak. Satu di antaranya bila ada perceraian,” ujarnya.

Retno menyebut, kebanyakan kasus perceraian orang tua cenderung berdampak pada anak. Menurutnya, pendampingan dilakukan jika anak yang orang tuanya bercerai, tidak mendapatkan hak dasar, atau mengalami tindak kekerasan.

Baca juga   Antisipasi Varian Mu, Ganjar Beli "Whole Genome Sequencing"

Ia mengatakan, ke depannya akan melakukan kerja sama dengan Pengadilan Agama (PA), terkait pendampingan anak korban perceraian. Karena, selama ini ranah perceraian berada di bawah kewenangan lembaga tersebut.

“(Pendampingan) bila diperlukan ya, tetapi kita tetap memantau. Kalau ada perceraian tapi anak nyaman (terpenuhi kebutuhan dasar) ya tidak apa-apa. Tapi kadang kan mereka minder akibat perceraian, itu butuh bimbingan psikologis,” urainya.

Secara hukum, Pemprov Jateng juga telah menyiapkan payung berupa Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2013. Dalam beleid penyelenggaraan perlindungan anak itu, dirumuskan sejumlah kebijakan untuk menanggulangi dan mencegah kekerasan pada anak.

Saat ini Pemprov Jateng dan DPRD Jateng tengah memperbaharui Perda 7 tersebut, dengan penambahan poin pencegahan perkawinan anak.

Koordinator SPT Perlindungan Perempuan dan Anak Jateng Della Belinda mengatakan, selama ini kasus yang banyak diadukan adalah seputar hak asuh dan fasilitasi pendidikan. Ia menyebut, pelaporan terhadap masalah ini, juga bisa dilakukan di 35 daerah di seluruh Jawa Tengah.

Baca juga   Tangkap 4 Pelaku, Polda Jateng Tertibkan 34 Pinjol Ilegal

Dijelaskan Della, hak asuh menjadi kasus yang jamak ditemui setelah perceraian. Aduan yang masuk terutama, orang tua yang sulit bertemu dengan anak. Adapula kasus, di mana anak sulit bersekolah karena dokumen kependudukannya masih tertahan oleh ayah atau ibunya.

“Kita pendampingannya lebih ke psikis dan ada konsultasi hukum. Misalnya terkait hak asuhnya,” jelasnya.

Della mengatakan, bilamana ada persoalan terkait anak setelah perceraian, bisa menghubungi dinas terkait. Ia menjelaskan, pada setiap kabupaten atau kota hingga tingkat kecamatan, terdapat layanan aduan mengatasi permasalahan tersebut.

“Ke kami SPT bisa, atau ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) kabupaten atau kota juga bisa,” pungkas Della. (*)

Share :

Baca Juga

Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti didampangi Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi melakukan pemotongan tumpeng sebagai wujud rasa syukur memperingati HUT ke-265 Kota Yogya. (Foto: Humas Pemkot Yogya)

News

Tanggap Tanggon Tuwuh, Haryadi-Heroe Potong Tumpeng HUT ke-265 Kota Yogya
(Ilustrasi:nyatanya.com)

News

Pasien Sembuh Covid-19 di DIY Bertambah 1.808 Orang
Penandatanganan sekaligus deklarasi komitmen kesepakatan rencana kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi di Kabupaten Magelang. (Foto: Humas/beritamagelang)

News

Penurunan Angka Stunting Butuh Sinergi Banyak Pihak
Logo Pemda DIY. (nyatanya.com)

News

Pemda DIY Salurkan Dana Hibah Rp16,45 M untuk Koperasi
Kedatangan pasokan vaksin yang didapatkan melalui skema kerja sama yang melibatkan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah AS. (Foto: Amiriyandi/InfoPublik)

News

Indonesia Tambah Pasokan Vaksin Pfizer 2.000.700 Dosis
Peluang ekspor Salak Pondoh asal Sleman, Provinsi DIY ke negara anggota ASEAN dinilai semakin terbuka dengan diluncurkannya ekspor perdana komoditas perkebunan tersebut ke Kamboja. (Foto: Humas Kementerian Pertanian)

News

Peluang Ekspor Salak Pondoh ke Negara ASEAN Makin Terbuka
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Merauke Benhur Rentandatu, saat melakukan konferensi pers di Media Center Kominfo PON Papua Klaster Merauke. (Foto: Amir Riyadi/InfoPublik.id)

News

Dinas Pariwisata Merauke Tetap Perketat Prokes Objek Wisata dan PON Papua
Kadinkes Mimika, Reynold Ubra, saat memberikan keterangan kepada awak media pada konferensi pers di Media Center PON Papua Klaster Mimika. (Foto: Jimmy/MC Kominfo PON Papua Klaster Mimika)

News

Dinkes Mimika Pastikan Tak Ada Klaster Covid-19 di PON Papua