Home / News

Sabtu, 29 Juli 2023 - 21:16 WIB

Pimpinam KPK disorot, Abraham Samad Menilai Sikap Itu Sangat Memalukan Terjadi di KPK

Abraham Samad. (Foto: Ist)

Abraham Samad. (Foto: Ist)

NYATANYA.COM, Jakarta – Sikap pimpinan KPK menyalahkan penyelidik dalam kisruh operasi tangkap tangan (OTT) di Basarnas terus dikecam oleh berbagai kalangan. Bahkan mantan Ketua KPK, Abraham Samad, menilai sikap tersebut sangat memalukan terjadi di KPK.

“Apa yang dilakukan pimpinan KPK dan ada kesan mempersalahkan teman-teman penyelidik dan penyidik ini menurut saya sesuatu yang memalukan,” kata Abraham, Sabtu (29/7/2023).

Lebih lanjut, Abraham menyinggung sistem kolektif kolegial yang selalu dipegang oleh pimpinan KPK. Dia menilai tiap penetapan tersangka merupakan keputusan yang telah diputus bersama oleh para pimpinan KPK.

“Tidak ada anak buah yang salah di KPK karena prosedur datang dari bawah dan diputuskannya di tingkat pimpinan. Menurut saya, jika ada kekeliruan, itu adalah tanggung jawab pimpinan KPK,” katanya.

Dia menambahkan bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban, para pimpinan KPK harus mengundurkan diri imbas dari kekisruhan di kasus OTT Basarnas tersebut.

“Salah satu bentuk tanggung jawab yang dilakukan pimpinan KPK, dia harus mundur dong, bukan Direktur Penyidiknya, tapi pimpinan KPK-nya yang harus mundur. Itu bentuk pertanggungjawaban dari mereka sebenarnya,” tandasnya.

Baca juga   Ditangkap KPK, Haryadi Suyuti Juga Pernah Tersangkut Dugaan Korupsi Proyek SAH

Pernyataan menyalahkan penyelidik juga disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak pada Jumat (28/7/2023).

“Apa yang terjadi sekarang ini adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan ini sangat memalukan. Ini menggambarkan betapa tidak profesionalnya pimpinan KPK dalam menangani kasus-kasus,” ucap Johanis Tanak setelah melakukan audiensi dengan rombongan petinggi TNI di gedung KPK.

Kritikan terhadap sikap KPK yang menyalahkan penyelidik juga dilontarkan oleh PUSAKO dan PUKAT UGM.

Peneliti senior Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai pimpinan KPK salah dan telah melanggar UU KPK terkait proses hukum dugaan korupsi Kabasarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi dan Koorsmin Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto. Feri juga menyebut pimpinan KPK tidak bisa menyalahkan anak buahnya dalam kisruh penetapan tersangka.

“Sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU KPK bahwa seluruh proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan di KPK itu di bawah pimpinan KPK. Sehingga penentuan tersangka dan segala macam tentu dikoordinasi oleh pimpinan KPK,” ujar Feri kepada wartawan, Sabtu (29/7/2023).

Baca juga   Jateng Terus Antisipasi Penyebaran Khilafatul Muslimin, Begini Kata Kepala Kesbangpol Haerudin

Feri menyebut titik kesalahan dari kisruh ini adalah pimpinan KPK. Pimpinan KPK, katanya, tidak memahami UU KPK.

Kritikan juga disampaikan oleh Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) yang mengkritik Pimpinan KPK yang menyalahkan anak buah terkait kisruh penetapan tersangka Kabasarnas Marsdya Henri Alfiandi dan Koorsmin Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto.

“Saya merasa tidak tepat ketika pimpinan KPK itu menyalahkan penyidik, tadi kan mengatakan penyidik itu salah ya,” kata peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman, kepada wartawan, Jumat (28/7/2023).

Dia mengatakan surat perintah penyelidikan dan penyidikan juga harus ditandatangani oleh Pimpinan KPK. Menurutnya, pimpinan KPK tidak boleh menyalahkan penyidik atas keputusan penetapan tersangka terhadap Henri dan Afri.

“Sehingga jangan menyalahkan penyidik. Tidak tepat menyalahkan penyidik,” sebutnya. (N1)

Share :

Baca Juga

Seorang Suster mengucapkan selamat Idulfitri kepada salah satu warga muslim, usai Salat Idulfitri di halaman Gereja Kayutangan, Malang. (Foto: MC Kota Malang)

News

Rawat Toleransi dalam Kebhinekaan, Gereja Katolik Kayutangan Jadi Tempat Salat Idulfitri
Direktur Utama Perum BULOG, Budi Waseso. Foto: Istimewa

News

Jaga Stabilitas Pangan, BULOG Pastikan Pasokan Beras Aman Enam Bulan ke Depan
Andika Pandu Puragabaya sosialisasikan 4 Pilar di Kelurahan Sendangsari, Minggir, Sleman. (Foto: Istimewa)

News

Pentingnya Persatuan dan Kesatuan, Andika Pandu Puragabaya Sosialisasikan 4 Pilar
Foto: BPMI Setpres

News

Antisipasi Potensi Bencana, Presiden Instruksikan Segenap Jajaran Perhatikan Informasi dari BMKG
AKBP Mochammad Sajarod Zakun saat arahan Apel Jam Pimpinan di halaman Mapolres Magelang. (Foto: Humas/beritamagelang)

News

Kapolres Magelang AKBP Sajarod Dorong Peningkatan Layanan Masyarakat
Foto: ANTARA

News

KPU: 35 Parpol Calon Peserta Pemilu 2024 Sudah Aktivasi Akun Sipol
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sigap melakukan perbaikan jalan provinsi. Ribuan laporan jalan rusak dari Aplikasi Jalan Cantik pun tertangani. Foto: Diskominfo Jateng

News

Ribuan Aduan Terkait Jalan Rusak di Jateng Selesai Tertangani
Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat melalui Kawedanan Keprajuritan membuka pendaftaran calon prajurit baru, mulai hari Minggu, 21 Agustus 2022 hingga Rabu, 21 September 2022. Foto: Dok.kratonjogja

News

Keraton Yogyakarta Buka Pendaftaran Calon Prajurit Baru, Ini Syarat dan Ketentuannya