Home / News

Rabu, 22 Juni 2022 - 23:57 WIB

PMK Mewabah, MUI Jateng Beberkan Syarat Sah Hewan Kurban

Ketua Umum MUI Jateng KH Ahmad Darodji. Foto: Diskominfo Jateng

Ketua Umum MUI Jateng KH Ahmad Darodji. Foto: Diskominfo Jateng

NYATANYA.COM, Semarang – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Tengah membeberkan syarat sah hewan kurban saat Hari Raya Iduladha.

Hal ini disampaikan seiring mewabahnya penyakit mulut dan kuku (PMK).

Ketua Umum MUI Jateng KH Ahmad Darodji menjelaskan, saat ini PMK sedang menyerang hewan ternak.

Dengan kondisi tersebut, MUI pusat telah berfatwa, jika hewan yang kena PMK berat tidak boleh menjadi hewan kurban.

“Berdasarkan fatwa MUI, hewan yang terkena PMK yang sampai berat saat akan disembelih, lumpuh, tidak bisa jalan, atau tidak mau makan, tidak boleh dikurbankan. Tidak boleh menjadi hewan kurban. Kecuali kalau sembuh sebelum hari nahar atau hari tasyrik, yaitu Hari Iduladha hingga tiga hari berikutnya,” kata Darodji, saat ditemui di kantornya, Rabu (22/6/2022).

Baca juga   30 Kader di Sleman Diharapkan Hidupkan Pancasila di Masyarakat

Menurutnya, kalau hewan sudah sembuh, akan bisa menjadi hewan kurban.

Tapi kalau sampai hari nahar habis, atau tasyrik habis belum sembuh, hewan itu hanya akan menjadi sodakoh, bukan hewan kurban.

“Catatannya, apabila dia (hewan bergejala) ringan yaitu hanya sakit sedikit, Insyaallah ini bisa diatasi dengan vaksinasi pemerintah. Maka MUI membolehkan hewan itu menjadi hewan kurban,” sambungnya.

Darodji kembali mengingatkan, syarat sah hewan bisa dijadikan kurban adalah tidak cacat, seperti mata, telinga, atau kakinya.

Hewan yang kurus boleh jadi kurban, tapi tidak bagus, mengingat hewan kurban yang bagus itu yang gemuk.

“Usahakan kurban yang kita pilih yang gemuk, yang sehat, tidak cacat jasmani pada hewan itu. Maka dia boleh kita jadikan hewan kurban,” terangnya.

Baca juga   Pembangunan RSUD Tangen Ditarget Selesai Akhir Tahun

Pihaknya berharap pula, untuk memilih hewan kurban hendaknya memang ada bimbingan dari Dinas Kesehatan Hewan atau pihak yang terkait.

“Oleh karena itu, hewan kurban tadi diketahui oleh dinas kesehatan (hewan). Kalau hewan kurban biasanya ada semacam sertifikat, ada bukti bahwa hewan itu sehat dan layak untuk disembelih,” tambahnya.

Kepada masyarakat, MUI berharap agar hewan yang dibeli dijaga agar tidak kena PMK. Jika kena PMK, agar secepatnya bisa disembuhkan.

“Hewan yang kita beli sekarang, kita jaga agar tidak kena PMK. Kalau kena PMK, kita sembuhkan. Saya kira itu anjuran dari MUI, yang sudah keluar tausiahnya,” pungkasnya.

(Ak/Ul/N1)

Share :

Baca Juga

Foto: BMKG

News

Cuaca Super Panas Hingga 36.1 Derajat Celsius, Begini Penjelasan dan Imbauan BMKG
Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Diktiristek), Nizam. Foto: Ditjen Diktiristek

News

Perguruan Tinggi Berperan Cegah Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba
Haryadi Suyuti. Foto: walikota.jogjakota.go.id

News

Ini Sejumlah Dokumen yang Diangkut KPK dari Ruang Wali Kota Yogyakarta, Terkait Kasus Suap Haryadi Suyuti
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Humas Ekon)

News

Berbagai Negara Dukung Presidensi G20 Indonesia
Pemerintah telah resmi menambahkan regimen vaksin lanjutan atau booster Covid-19, yakni vaksin Sinopharm. Dengan demikian ada enam jenis regimen vaksin booster yang digunakan di Indonesia. Namun begitu vaksin lanjutan yang digunakan berdasarkan ketersediaan disetiap daerah. (Foto: Kemenkes)

News

Ini Enam Jenis Vaksin Booster yang Digunakan Indonesia, Berikut Ketentuannya
Sejumlah pekerja berjalan di pedestrian kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (29/11/2021). Pemerintah kembali memperpanjang PPKM Jawa Bali hingga dua pekan ke depan dengan sejumlah kabupaten/kota di Jabodetabek akan kembali ke PPKM level 2. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/rwa)

News

Ini 19 Aturan yang Berlaku di Wilayah PPKM Level 2 Jawa – Bali
Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi. (Foto:nyatanya.com/Humas Pemkot Semarang)

News

Naikkan Harga Obat Tak Wajar, Distributor Diburu Polisi
(Ilustrasi:nyatanya.com/istimewa)

News

Kemen PPPA Kecam Keras Kasus Pemerkosaan di Halmahera Tengah