Home / News

Kamis, 8 September 2022 - 08:39 WIB

Puan Maharani Minta Evaluasi Sistem Belajar di Ponpes Agar Tak Terulang Kasus Kekerasan

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani foto bersama dengan para santriwati. Foto: Ist/dpr.go.id

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani foto bersama dengan para santriwati. Foto: Ist/dpr.go.id

NYATANYA.COM, Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyoroti kasus kematian santri Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG), Ponorogo, Jawa Timur, berinisial AM (17) yang diduga dianiaya teman sesama santri.

AM meninggal dunia diduga dianiya dua orang santri yang merupakan kakak kelasnya. Polisi sudah menjemput dua orang santri terduga pelaku untuk mengetahui penyebab kematian AM. Puan mendesak pemerintah melakukan evaluasi.

“Kami meminta Pemerintah melakukan evaluasi sistem pembelajaran di pondok pesantren (ponpes) agar tidak terulang lagi kasus kekerasan di lingkungan ponpes. Lembaga pendidikan keagamaan seharusnya menjadi pusat pendidikan mental dan karakter agar peserta didik menjadi pribadi unggul secara intelektual maupun akhlak,” kata Puan dalam keterangan pers, Rabu (7/9/2022).

Mantan Menko PMK itu menyayangkan terjadinya tindak kekerasan di Ponpes Gontor. Puan mengatakan, segala bentuk tindak kekerasan dalam dunia pendidikan tidak dapat ditolerir.

“DPR RI sangat prihatin atas terjadinya kasus kekerasan di lingkungan pondok pesantren di Jawa Timur yang mengakibatkan seorang santri kehilangan nyawanya,” kata Puan.

“Atas nama pimpinan DPR, saya mengucapkan belasungkawa atas kematian santri AM. Apapun alasannya, setiap bentuk kekerasan, baik di lembaga pendidikan agama atau sekolah umum, tidak dapat dibenarkan,” sambung perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Baca juga   Mendagri: PPATK Temukan Kejanggalan Transaksi Keuangan Gubernur Papua

DPR pun meminta agar kasus kekerasan di Ponpes Gontor dapat diproses hukum secara adil dan transparan. Puan juga meminta seluruh pihak tunduk terhadap proses hukum yang sedang berjalan.

“Kami menegaskan, DPR akan ikut mengawal persoalan ini hingga tuntas. Alat kelengkapan dewan (AKD) terkait juga akan ambil bagian bersama Pemerintah dalam mengevaluasi sistem pendidikan di pesantren untuk mengantisipasi terulangnya kasus kekerasan,” ungkapnya.

Puan pun menambahkan, persoalan pendidikan sekolah berasrama perlu mendapat perhatian bersama. Masyarakat juga diharapkan ikut melakukan pengawasan agar sistem pendidikan di Indonesia bisa berjalan dengan baik.

“Tidak boleh lagi terjadi kekerasan di lembaga pendidikan, apakah itu pesantren ataupun lembaga pendidikan berasrama yang lain. Baik yang berlatar belakang agama ataupun tidak,” tegas Puan.

Di sisi lain, cucu Proklamator RI Bung Karno tersebut meminta Pemerintah juga mengawasi secara ketat proses pembinaan terhadap para terduga pelaku kekerasan yang merupakan peserta didik. Apalagi, kata Puan, jika para terduga pelaku masih di bawah umur.

Baca juga   Ketua DPR Minta Pasokan dan Harga Pangan Stabil Sebelum Masuki Bulan Ramadan

“Mereka harus mendapat pembinaan yang tepat dan jangan sampai justru menimbulkan korban baru,” ujarnya.

Lebih lanjut, Puan berharap agar kasus ini tidak mendiskreditkan peran pesantren. Ia menilai, kasus kekerasan tidak dapat digeneralisasi sebab sifatnya oknum yang melakukan.

“Pondok pesanten sejak dulu memiliki peran dan pengaruh signifikan dalam proses pembangunan berbangsa dan bernegara. Selama ini, pondok pesantren telah berkontribusi menciptakan sumber daya manusia unggul yang penuh akhlak,” papar Puan.

“Jangan sampai satu kasus mencoreng nilai-nilai yang telah dibangun pondok pesantren untuk membantu membangun bangsa,” sambungnya.

Puan pun mendukung upaya Kementerian Agama (Kemenag) yang akan menyusun regulasi untuk mengantisipasi kasus kekerasan di lembaga pendidikan agama dan keagamaan.

Menurutnya, Kemenag memang harus melakukan pengawasan lebih terhadap Ponpes sekalipun Pesantren merupakan lembaga independen.

“Hal ini perlu dilakukan agar kasus kekerasan atau penganiayaan di pesantren tidak terulang. Serta agar ada aturan yang rigid dalam mengatasi persoalan kekerasan di lingkungan lembaga pendidikan agama dan keagamaan,” tutup Puan.

(*/N1)

Share :

Baca Juga

Presiden Jokowi saat menghadiri dialog bisnis bersama pengusaha/investor Vietnam di Hotel Melia Hanoi, Vietnam pada Sabtu (13/1/20240). Foto: BPMI Setpres

News

Presiden Jokowi Dorong Indonesia dan Vietnam Perkuat Kolaborasi
Mendagri M Tito Karnavian dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI. Foto: kemendagri.go.id

News

Kemendagri Dukung Tiga Provinsi Hasil Pemekaran di Papua Ikut Pemilu
Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo membuka Pelatihan Pengelolaan Parkir dan Penyerahan Sarana Pendukung Parkir. (MC Kab.Sleman)

News

Tarik Tarif saat Idulfitri, Bupati Sleman Minta Pengelola dan Juru Parkir Tertib pada Aturan
Menkopolhukam, Mahfud MD. (Foto: Antara)

News

HPN 2022, Kepercayaan Publik Indonesia ke Media Capai 73 Persen
Di Desa Nglinggi, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten warga setempat amat membumikan nilai Pancasila. Desa ini juga dijuluki Desa Damai Berbudaya atau juga Desa Pancasila. Foto: Diskominfo Jateng

News

Potret Toleransi Tinggi Warga Desa Pancasila di Klaten, Juga Dijuluki Desa Damai Berbudaya
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mendampingi Presiden Jokowi pada groundbreaking Kawasan Industri Hijau di Wilayah Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Selasa (21/12/2021). (Foto: InfoPublik)

News

Pertama di Dunia, Pemerintah Kembangkan Kawasan Industri Hijau di Kaltara
Jalan Jenderal Sudirman pada 15 Juli 2023 ditutup total untuk peringatan HUT ke-77 Kabupaten Sukoharjo. (Foto:istimewa)

News

Peringatan HUT ke-77 Kabupaten Sukoharjo, Digelar Kirab 15 Juli 2023
ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/rwa

News

Foto Penerbangan Komersial Perdana dari Pondok Cabe