Home / News

Rabu, 27 Oktober 2021 - 12:49 WIB

Pulihkan Kesejahteraan Buruh, Ketua DPR Dukung Kenaikan Upah Minimum 2022

Ketua DPR RI, Puan Maharani mendorong agar kenaikan upah minimum 2022 dapat direalisasikan secara optimal demi pemulihan kesejahteraan rakyat, khususnya kaum buruh yang terdampak pandemi Covid-19. (Foto: Biro Humas DPR RI)

Ketua DPR RI, Puan Maharani mendorong agar kenaikan upah minimum 2022 dapat direalisasikan secara optimal demi pemulihan kesejahteraan rakyat, khususnya kaum buruh yang terdampak pandemi Covid-19. (Foto: Biro Humas DPR RI)

NYATANYA.COM, Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, mendorong agar kenaikan upah minimum 2022 dapat direalisasikan secara optimal demi pemulihan kesejahteraan rakyat, khususnya kaum buruh yang terdampak pandemi Covid-19. Terlebih pada tahun 2021 tak ada kenaikan upah minimum akibat menurunnya perekonomian nasional.

“Kami mendorong agar kenaikan upah minimum 2022 dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang banyak terdampak akibat pandemi Covid-19. Kenaikan upah minimum harus bisa memenuhi kebutuhan rakyat,” kata Puan dalam keterangan persnya, sebagaimana dilansir dari Biro Humas DPR RI, Senin (25/10/2021).

Puan meminta Kementerian Ketenagakerjaan mempertimbangkan harapan buruh mengingat berdasarkan survei terhadap peningkatan harga-harga komoditas di pasar dari berbagai daerah, terjadi kenaikan harga sebagian besar komoditas.

“Kenaikan upah bisa kembali membangkitkan daya beli buruh. Kita berharap kesejahteraan buruh bisa bertambah, karena tidak sedikit dari kawan-kawan buruh yang mengalami pengurangan upah, bahkan pemutusan hubungan kerja akibat pandemi Covid-19,” paparnya.

Puan mengapresiasi pemerintah dalam hal ini Kemenaker yang memberi sinyal akan ada kenaikan upah minimum, meski besaran peningkatannya masih dalam proses penghitungan.

“Harus bisa dipahami, kenaikan upah minimum tidak dapat memenuhi ekspektasi semua pihak. Namun saya berharap ada jalan tengah agar besaran kenaikan upah minimum dapat mengakomodir kebutuhan buruh, sekaligus sesuai dengan kemampuan perusahaan dan kondisi perekonomian nasional,” ungkap Puan.

Baca juga   Menpan-RB Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia

Puan mengingatkan agar Kemenaker terus melakukan sosialisasi terkait rencana kenaikan upah minimum ini. Puan menilai, pendekatan humanis kepada kelompok buruh harus dikedepankan.

“Libatkan kelompok buruh dalam pembahasan rencana kenaikan upah minimum. Sementara bagi pihak buruh, saya berharap bisa menerima apabila kenaikan upah minimum tahun ini tidak sesuai ekspetasi,” sebutnya.

“Kita ketahui, saat ini masih dalam masa pemulihan dari dampak Covid-19. Adanya rencana kenaikan upah minimum tahun ini juga tentunya lebih baik dibandingkan dengan 2021 yang tidak ada kenaikan,” tambah perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Terkait rencana buruh yang hendak melakukan aksi demo karena penetapan upah minimum kini disesuikan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan menggantikan PP Nomor 78 Tahun 2015, Puan berharap agar kembali dipertimbangkan.

Baca juga   HET Dihapus, Produk Minyak Goreng Bakal Banjiri Pasar

“Meski kondisi pandemi Covid-19 sudah membaik, tapi kerumunan dapat menyebabkan penyebaran virus dan menimbulkan klaster Covid-19. Saya berharap kawan-kawan buruh mencari alternatif lain untuk menyampaikan aspirasinya,” ucap politisi PDI-Perjuangan itu.

Buruh meminta penetapan upah minimum dilakukan oleh pemerintah daerah karena pemda dinilai memiliki hak untuk menetapkan upah di atas upah minimum yang ditetapkan pemerintah pusat. Dengan penerapan metode kalkulasi perhitungan baru, persentase kenaikan upah minimum dianggap berpotensi lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Mari kedepankan jalan dialog, karena pemerintah pasti akan terbuka untuk menerima masukan. DPR RI juga akan memfasilitasi aspirasi dari kawan-kawan buruh,” imbau Puan.

Di sisi lain, Puan menilai rencana kenaikan upah minimum 2022 menjadi bukti keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan pemerintah. Puan mengatakan, langkah antisipasi, treatment, hingga program vaksinasi Covid-19 telah membuahkan hasil potisif.

“Adanya rencana pemerintah menaikkan upah minimum menunjukkan pemulihan ekonomi nasional berjalan on the track. Keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 telah membuat roda ekonomi kembali berputar, dan DPR akan terus melakukan pengawalan,” tutupnya. (*)

Sumber: InfoPublik.id

Share :

Baca Juga

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, Cahyono Widodo. (Foto:nyatanya.com/Humas Klaten)

News

Anak–anak di Klaten Mulai Terpapar Covid-19, Ini Faktanya
Pasca erupsi Gunung Semeru, dilaporkan sekitar 41 warga yang terluka (luka bakar) telah dibawa ke Puskesmas Penanggal. Untuk warga yang luka bakarnya parah dirujuk ke Rumah Sakit Umum dokter Haryoto, RS Bhayangkara dan RS Pasirian. (Foto: MC Kab Lumajang)

News

Lumpur Setinggi Lutut Hambat Evakuasi Warga Terdampak Erupsi Gunung Semeru
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengimbau masyarakat untuk tetap patuh pada penerapan disiplin protokol kesehatan. (Foto: Humas Pemda DIY)

News

Kasus Covid -19 di DIY Meroket, Sri Sultan Imbau Tingkatkan Prokes
BPBD Kabupaten Semarang melakukan pendataan sejumlah rumah yang rusak akibat angin kencang yang terjadi pada Rabu (10/11/2021) sekira pukul 18.00 WIB. (Foto: BPBD Kabupaten Semarang)

News

Puluhan Rumah di Kabupaten Semarang Rusak Diterjang Angin Kencang
Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo saat menghadiri pertemuan di Bali. (Humas Jateng)

News

Jokowi Perintahkan Produk UMKM Dimasukkan e-Katalog, Ganjar: Jateng Sudah dari Tahun Lalu
Sidang kedua Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau 2nd Meeting Digital Eonomy Working Group (DEWG) G20 2022, di Hotel Tentrem Yogyakarta. (Foto: Amiriyandi/InfoPublik)

News

Sambut Delegasi DEWG G20, Menkominfo: Sugeng Rawung ing Ngayogyakarta
Pesisir selatan Yogyakarta. (Foto: Agoes Jumianto)

News

BMKG Keluarkan Peringatan Dini Banjir Rob Pantai Selatan Jabar, Jateng, dan DIY
Tujuh dari dua belas Polsek di Kota Yogyakarta akan segera dicanangkan menjadi Polsek Ramah Anak. Foto: Humas Pemkot Yogya

News

Pertama di Indonesia, Kota Yogya Rintis Polsek Ramah Anak