Home / News

Minggu, 1 Agustus 2021 - 15:19 WIB

Santer Isu Pemotongan Dana Bansos, Ini Jawaban Dinsos Klaten

(Ilustrasi: nyatanya.com)

(Ilustrasi: nyatanya.com)

NYATANYA.COM, Klaten – Di tengah pemerintah berjuang kendalikan lonjakan Covid-19, beredar isu pemotongan dana Bantuan Sosial (Bansos) yang dialami salah satu keluarga di Kecamatan Gantiwarno, Klaten.

Kabar ini pun sempat meresahkan masyarakat. Pasalnya, berita yang beredar luas di media sosial tersebut tidak disertai bukti yang jelas. Bahkan, dalam informasi yang beredar, tidak disebutkan jelas penerima dan desa tempat pembagian Bansos tersebut.

Meski disebutkan Bansos tersebut merupakan bantuan bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, namun tidak dijelaskan jenis bantuan yang diterima.

Hal ini disayangkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dissos P3AKB) Kabupaten Klaten.

Berikut pernyataan resmi Kepala Dissos P3AKB Klaten, M. Nasir menyikapi informasi yang beredar di masyarakat, dikutip dari situs remi Pemkab Klaten, Minggu (1/8/2021).

  1. Tidak ada pemotongan dana bansos.
  2. Bahwa telah terjadi data ganda penerima bantuan, di mana ada 27 warga yang menerima BST, tetapi karena BST hanya 4x padahal warga tersebut benar-benar warga miskin terdampak Covid-19, maka kemudian warga tersebut dialihkan dan diusulkan dalam BLT DD tahap 5 yang sudah diterimakan pada bulan Juli 2021.
  3. Dalam perkembanganya ketika warga tersebut mendapatkan BLT DD, ternyata kemudian nama yang bersangkutan muncul di data penerima BST tahap 5-6.
  4. Sesuai ketentuan bahwa tidak diperkenankan KPM menerima dobel bantuan, maka akhirnya warga tersebut memilih menerima BST dan mengembalikan BLT DD. (Sudah tertuang dalam surat pernyataan sanggup mengembalikan).
  5. Setelah mengambil dana BST dari Kantor POS sejumlah Rp 600.000 maka KPM tersebut harus mengembalikan BLT DD sejumlah Rp 300.000, di sinilah muncul kesan pemotongan dana.
  6. Selanjutnya sesuai dengan musyawarah desa maka nama KPM yang tercatat BLT DD dialihkan/diberikan pada nama lain/ warga miskin lain di desa tersebut.
  7. Kondisi di wilayah desa tersebut tidak terjadi permasalahan ataupun kegaduhan terkait penyaluran bantuan sosial, artinya tetap kondusif.
  8. Mengenai informasi di media tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan yang sebenarnya. (*)

Share :

Baca Juga

Ganjar Pranowo menjadi gubernur pertama yang berkunjung ke Pulau Parang. (Foto: Humas Jateng)

News

Senangnya Warga Parang Sambut Ganjar, Gubernur Pertama yang Berkunjung
Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa saat pengukuhan kader Pancasila. Foto: nyatanya.com/Humas Sleman

News

30 Kader di Sleman Diharapkan Hidupkan Pancasila di Masyarakat
Ganjar Pranowo meninjau Jogo Tonggo di Desa Wirun Purworejo. (Foto: nyatanya.com/Humas Jateng)

News

PPKM Mikro Darurat di Jateng, Ganjar: Masyarakat Jangan Panik
Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Adi Waryanto menunjukan aplikasi MySAPK. (Foto: Humas/beritamagelang)

News

Woro-woro! ASN Magelang Wajib Update Data Melalui Aplikasi MySAPK
Pelepasan ekspor komoditas pertanian Provinsi Jawa Tengah, di Terminal Peti Kemas Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. (Foto:Humas Jateng)

News

Gubernur Ganjar Gagas Pelabuhan Hortikultura Semarang
(Ilustrasi: nyatanya.com)

News

13 Warga Muntilan Sembuh Covid-19
Ilustrasi: nyatanya.com

News

Positif Covid-19 di DIY Hari Ini Tambah 688 Kasus, Meninggal 21 Orang
Tes usap (swab) antigen secara acak kepada karyawan toko di Temanggung. (Foto:nyatanya.com/Diskominfo Jateng)

News

Tim Terpadu Penegakan PPKM Lakukan Tes Antigen di Pertokoan