NYATANYA.COM, Jakarta – Aspirasi dari 29 kabupaten dan kota dalam pemekaran Papua, mendapat apresiasi dari Ketua Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi dan Sairei yang juga sebagai Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw.
Hal tersebut disampaikan Mathius, melalui keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin (13/6/2022).
“Kami akan terus membangun komunikasi. Kami mohon saran dan masukan dari Bapak serta Ibu asosiasi, ketua, wakil, dan pemangku kepentingan di seluruh wilayah adat,” kata Mathius.
Sebelumnya, 29 kabupaten dan kota di Papua sepakat mendukung upaya pemekaran di wilayah tersebut.
Adapun 29 kabupaten dan kota tersebut di antaranya adalah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Waropen, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Asmat.
Dukungan itu disampaikan setelah rapat khusus percepatan pembangunan kesejahteraan sesuai dengan wilayah adat Papua yang berlangsung secara hybrid (daring dan luring) di Suni Garden Lake Hotel and Resort Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Jumat (10/6/2022).
Rapat tersebut dihadiri di antaranya oleh bupati dan wali kota di Provinsi Papua, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua, Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), serta sejumlah pihak terkait.
Rapat khusus itu kemudian menyepakati sejumlah hal yang berkaitan dengan dukungan terhadap pemekaran Papua.
Kesepakatan tersebut dihasilkan setelah para peserta rapat mendengarkan masukan, aspirasi, dan keinginan dari masyarakat adat Papua yang diwakili oleh kepala daerah serta tokoh adat, agama, perempuan, dan pemuda.
Kesepakatan itu di antaranya adalah mendukung dan berkomitmen melaksanakan kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021.
Selain itu, peserta rapat juga bersepakat untuk mendukung percepatan pembangunan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) sesuai dengan wilayah adat. Kemudian, mereka juga meminta penerapan UU sektoral di Provinsi Papua sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2021.
“Kami mendesak pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera merealisasikan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) atau pemekaran provinsi serta kabupaten dan kota di Provinsi Papua,” demikian kesepakatan tersebut.
Kemudian, para peserta rapat juga meminta agar pemekaran di Provinsi Papua serta kabupaten dan kota diikuti dengan formasi khusus penerimaan aparatur sipil negara (ASN), serta anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Tak hanya itu, peserta rapat juga meminta agar alokasi kursi DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Provinsi Papua dan provinsi pemekaran dari Papua berjumlah minimal lima kursi secara proporsional.
Selain itu, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota harus berasal dari OAP.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M. Tito Karnavian, menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemekaran Papua termasuk agenda pemerintah dalam percepatan pembangunan di Bumi Cendrawasih.
Tito menuturkan, pembangunan di Papua terlambat dibandingkan dengan daerah lain. Meski begitu, dia mengakui banyak daerah di luar Papua yang masih kesulitan.
“Ya harapan kita kan kita tahu bahwa di sana itu di Papua itu kan pembangunannya terlambat dibanding dengan daerah lain, walaupun daerah lain ada sukses saya tahu. Namun kan baru berintegrasi tahun 1969,” kata Tito.
Menurut Tito, ketimpangan tersebut terlihat saat dia menjadi Kapolda Papua pada 2012-2014, terutama di wilayah Papua Pegunungan Tengah.
Tito menyebut pemekaran provinsi di Papua saat ini berkaca pada pemekaran Provinsi Papua Barat yang dia klaim membawa kemajuan di sana.
Dia mengatakan pemekaran Papua yang berorientasi pada percepatan pembangunan bukan berarti daerah lain sudah sejahtera.
Menurutnya, ketimpangan itu terjadi di sejumlah wilayah di sana.
“Nah kami mengambil model itu ingin ada percepatan pembangunan Papua bukan berarti daerah-daerah lain juga sudah sejahtera, tidak. Tapi kita melihat memang silakan datang ke sana di gunung-gunung ya, ada ketimpangan itu karena mereka terlambat. Baru bergabung tahun 1969 yang lain pada 1965,” katanya.
(EB/N1)
Sumber: InfoPublik.id
