Home / News

Sabtu, 29 Juni 2024 - 11:13 WIB

Sebanyak 81 Lurah di Sleman Terima SK Perpanjangan Masa Jabatan Dua Tahun

Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo menyerahkan SK perpanjangan masa jabatan lurah dua tahun dari enam menjadi delapan tahun. (Foto: Ning Sih)

Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo menyerahkan SK perpanjangan masa jabatan lurah dua tahun dari enam menjadi delapan tahun. (Foto: Ning Sih)

NYATANYA.COM, Sleman – Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo menyerahkan surat keputusan (SK) terkait perpanjangan masa jabatan lurah selama dua tahun dari enam menjadi delapan tahun kepada 81 lurah se-Kabupaten Sleman.

Surat keputusan perpanjangan masa jabatan, diserahkan langsung oleh Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Sleman, Susmiarto dan Wakil Ketua Komisi A DPRD Sleman, Ani Martanti di Pendopo Parasamya Pemkab Sleman, Kamis (27/6/2024).

Kustini Sri Purnomo dalam sambutannya menyampaikan, pengukuhan dan penyerahan SK Bupati Sleman ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menyatakan masa jabatan lurah diperpanjang dari enam tahun menjadi delapan tahun.

Kustini berharap, dengan perpanjangan masa jabatan ini agar lurah se-Kabupaten Sleman dapat meneruskan program dan kebijakan yang telah dijalankan dengan penuh amanah. Sehingga dapat semakin meningkatkan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.

Baca juga   Status Darurat di Kazakhstan, Dubes RI Jaga Komunikasi dengan WNI

“Saya harap, perpanjangan masa jabatan ini semakin meningkatkan semangat bekerja bapak dan ibu lurah dalam mengabdi kepada masyarakat. Perpanjangan masa jabatan ini merupakan amanah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan pembangunan di kalurahan,” ujarnya.

Kustini mengimbau agar lurah dapat ikut mendukung program Pemerintah Kabupaten Sleman dalam upaya pengentasan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting di wilayahnya.

Selain itu, tugas lurah juga harus diiringi dengan integritas dan profesionalisme agar kegiatan pembangunan di kalurahan dapat terlaksana dengan baik.

“Sebagai pimpinan, lurah harus memahami aturan pengelolaan aset dan keuangan kalurahan dengan prinsip akuntabilitas, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran untuk menghindari permasalahan hukum. Termasuk pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD),” katanya.

Untuk memaksimalkan kinerja, dia berpesan agar panewu ikut mendampingi dan mengawal program-program pembangunan di kalurahan supaya lebih terarah pelaksanaannya serta dapat dipertanggungjawabkan dampaknya bagi masyarakat.

Baca juga   Wamenlu RI: Pernyataan Inggris Soal Nol Deforestasi Menyesatkan

Ketua Paguyuban Lurah Kabupaten Sleman Manikmaya, Irawan menyampaikan, dengan penambahan masa jabatan lebih lama dua tahun, maka lurah segera menyesuaikan dengan peraturan baru tersebut.

Utamanya berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) yang sebelumnya enam tahun menjadi delapan tahun.

“Penambahan jabatan dua tahun menjadi delapan tahun merupakan tantangan bagi lurah untuk bisa membuktikan kepada masyarakat. Perpanjangan jabatan ini, lurah harus bisa lebih meningkatkan kinerjanya baik dalam pembangunan hingga pemberdayaan,” ujar dia.

Disisi lain, Lurah Triharjo ini menjelaskan, dari 86 kalurahan, yang menerima SK perpanjangan jabatan hanya 81 lurah.

Pasalnya, terdapat dua lurah sudah purna tugas sebelum adanya aturan baru yakni Lurah Sidokarto dan Pakembinangun.

Sedangkan tiga lurah lainnya belum menerima SK perpanjangan karena masih menunggu proses kepastian hukum yang sedang dijalaninya. (N3)

Share :

Baca Juga

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tahun 2020, kategori tertinggi, yakni mentor. (Foto: Diskominfo Jateng)

News

Jateng Kembali Raih Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Tertinggi
(Foto: BMKG)

News

BMKG: Waspadai Hujan Sedang Hingga Lebat Disertai Petir dan Angin Kencang di Wilayah Jawa Timur
Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa bersama TPID Kabupaten Sleman melakukan pemantauan hewan kurban di Pasar Ambarketawang, Gamping, Sleman. (Foto : Ning Sih)

News

Wabup Sleman Pastikan Persediaan Hewan Kurban bagi Masyarakat Tercukupi
Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly (tengah) menjawab pertanyaan beberapa jurnalis pada sela-sela kegiatannya di Kuta, Badung, Bali, Senin (31/10/2022). ANTARA/Genta Tenri Mawangi

News

Visa Rumah Kedua Berpotensi Datangkan Investor, Begini Penjelasan Menkumham
Tim Jaksa eksekutor pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melaksanakan eksekusi terhadap amar putusan pidana uang pengganti yang dibebankan kepada PT Indosat Mega Media (IM2) sebesar Rp1.358.343.346.674 dalam perkara atas nama terpidana Indar Atmanto. (Foto: dok. Puspenkum)

News

Jaksa Eksekusi Uang Pengganti Perkara Korupsi IM2
Presiden Joko Widodo resmi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah, dan Dana Desa Tahun 2022 di Istana Negara, Senin (29/11/2021). (Foto: BPMI Setpres)

News

Ini Enam Fokus Kebijakan Pemerintah pada 2022
Jalan Bypass Bandara International Lombok (BIL) - Mandalika, sepanjang 17,36 kilometer dipastikan telah siap diresmikan. (Foto: Dok. Kementerian PUPR)

News

Dukung WSBK 2021, Jalan Bypass BIL-Mandalika Siap Diresmikan
Ilustrasi: nyatanya.com

News

Update Covid-19 Hari Ini 21 September 2022, Kasus Positif Bertambah 2.348