Home / Peristiwa

Jumat, 27 Agustus 2021 - 05:00 WIB

Setelah Menunggu 21 Tahun, Ratusan Petani P3TR Bakal Miliki Sertifikat Tanah

Kepala BPN Kabupaten Semarang Arya Widya Wasista saat mendampingi kunjungan kerja Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) RI di Bandungan. (Foto: Diskominfo Kab Semarang)

Kepala BPN Kabupaten Semarang Arya Widya Wasista saat mendampingi kunjungan kerja Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) RI di Bandungan. (Foto: Diskominfo Kab Semarang)

NYATANYA.COM, Semarang – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Semarang akan menyelesaikan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) atas 3.261 bidang tanah seluas 154,1 hektare yang digarap oleh petani anggota Paguyuban Petani Penggarap Tanah Rakyat (P3TR) di Kecamatan Bandungan.

Kepala BPN Kabupaten Semarang Arya Widya Wasista mengatakan, penyelesaian akan dilakukan bertahap sampai dengan akhir tahun ini.

“Proses penyelesaian tergantung pada kesiapan data pendukung,” kata Arya di sela-sela mendampingi kunjungan kerja Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) RI dalam rangka mengecek pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Candi dan Kenteng Kecamatan Bandungan di Dusun Gintungan, Bandungan, Kamis (26/8/2021).

Baca juga   Kangen Goyang, Resa Lawangsewu Hibur Pasien Covid-19

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) RI Surya Candra mengatakan, kasus agraria di Bandungan merupakan salah satu dari 137 lokasi prioritas reforma agraria sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo. Penyelesaian kasus ini, menurut Wamen sangat penting, karena masyarakat sudah menunggu 21 tahun.

“Sebenarnya sudah digarap lama oleh masyarakat. Sudah efektif dan produktif dan Kita memberikan legalisasi terhadap apa yang sudah mereka miliki secara fisik,” terangnya.

Baca juga   Efektif Tangani Covid-19, DIY Raih Anugerah Tangguh Presisi

Bupati Semarang Ngesti Nugraha, mendukung reforma agraria dan redistribusi tanah itu.

“Harapannya dapat meningkatkan kesejahteraan warga,” ujarnya.

Seperti diketahui, ratusan petani tergabung dalam P3TR dipimpin Sutrisno (Mbah Tris) menuntut hak pengelolaan tanah negara sejak 2000. Sebelumnya, tanah negara itu dikuasai PT Sinar Kartasura dengan hak guna usaha (HGU) yang berakhir pada 1998. (*)

Share :

Baca Juga

Ketua TP PKK Kota Pekalongan, Inggit Soraya (kanan) berharap kegiatan ini dapat menjadi media edukasi bagi para ibu. (Foto:Diskominfo Pekalongan)

Peristiwa

Emak-emak Harus Tahu! Mengolah Bahan Pangan Hewani Gunakan Konsep ASUH
Ibu hamil yang memenuhi kriteria untuk divaksinasi di Kabupaten Sukoharjo mencapai 2.300 orang. (Foto: Humas Sukoharjo)

Peristiwa

Sukoharjo Canangkan Vaksinasi Covid-19 untuk Ibu Hamil
Polres Magelang salurkan paket sembako kepada msyarakat terdampak Covid-19. (Foto:nyatanya.com/Humas Magelang)

Peristiwa

Polres Magelang Salurkan 4.500 Paket Sembako untuk Masyarakat Terdampak Covid-19
Zalfaa Azalia Pursita dan tropi kemenangannya. (Foto: nyatanya.com/Diskominfo Jateng)

Peristiwa

Zalfaa Azalia Pursita Terpilih Jadi Duta Bahasa Jateng
Bupati Klaten, Sri Mulyani bersama Forkopimda dan sejumlah kepala OPD melakukan pengecekan ke GOR Gelarsena. (Foto:nyatanya.com/Diskominfo Klaten)

Peristiwa

GOR Gelarsena Klaten Siapkan 101 Bilik untuk OTG Laki-Laki

Peristiwa

Wawali Ajak Warga Donor Plasma Konvalesen di PMI
Wakil WalikotaSurakarta, Teguh Prakosa saat meninjau vaksinasi mobile di Kecamatan Serengan. (Foto: Humas Pemkot Surakarta)

Peristiwa

Pemkot Surakarta Gencarkan Bus Vaksinasi di Tiap Kelurahan
Penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra 2020. (Foto:nyatanya.com/DiskominfoJtg)

Peristiwa

Bupati dan Ketua DPRD Sukoharjo Raih Penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra 2020