Home / News

Sabtu, 24 September 2022 - 22:08 WIB

Staf Khusus Mendagri: Tidak Ada Utusan Presiden Temui Partai Demokrat, Terkait Posisi Wagub Papua

Mendagri M.Tito Karnavian menghadiri rapat kerja di DPR RI, Rabu (21/9/2022). Foto: ANTARA

Mendagri M.Tito Karnavian menghadiri rapat kerja di DPR RI, Rabu (21/9/2022). Foto: ANTARA

NYATANYA.COM, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menanggapi pernyataan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief, yang menyatakan ada utusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menemui pihak Partai Demokrat untuk penjajakan pengisian posisi kursi Wakil Gubernur (Wagub) Papua.

Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, mengatakan Andi Arief bahkan merangkai pernyataanya secara insinuatif, dengan mengatakan adanya hubungan antara kabar pertemuan itu dengan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penetapan Lukas Enembe selaku Gubernur Papua sebagai tersangka kasus rasuah.

Artinya, seolah-olah penetapan tersangka itu hanya rekayasa politik sehubungan pengisian jabatan Wakil Gubernur Papua.

“Untuk itu kami perlu memberikan keterangan klarifikasi. Pertama, tidak benar bahwa ada utusan Presiden Jokowi yang pernah datang ke Partai Demokrat untuk merundingkan jabatan wakil gubernur Propinsi Papua,” kata Kastorius dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (24/9/2022).

Baca juga   Dinperinaker Imbau Sektor Swasta Sesuaikan Jam Kerja Saat Ramadan

Menurut Kastorius, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Andi Arief untuk membahas perihal tersebut dan secara jelas. Politikus Partai Demokrat itu pun telah meralat pernyataannya.

“Dengan mengatakan bahwa yang datang ke Partai Demokrat adalah oknum partai tertentu, dan bukan utusan resmi Presiden Jokowi. Twitter @andiarief_ 23/9 jam 7:31 PM,” jelas dia.

Kemudian yang kedua, lanjut Kastorius, pertemuan dengan Partai Demokrat untuk pengisian kursi wagub Papua itu terjadi tahun 2021 usai meninggalnya wagub Papua Klemen Tinal pada Mei 2021.

Sementara, tanggal penetapan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka korupsi terjadi pada 5 September 2022.

Artinya, tenggat waktu kejadian antara kedua peristiwa tersebut sangat panjang, hampir satu tahun.

“Karenanya tidak logis dan cenderung bersifat insinuatif bila membangun hubungan sebab akibat atau kausal antara penetapan tersangka Bapak Lukas Enembe di kasus korupsinya dengan masalah kekosongan posisi wakil gubernur,” katanya.

Baca juga   KPK Tetapkan Hakim Yustisial Pengganti Tersangka Korupsi Suap Pengurusan Perkara di MA

Kastorius menegaskan, penetapan tersangka Lukas Enembe adalah murni langkah hukum yang diambil oleh KPK secara independen berdasarkan Laporan Hasil Analisa (LHA) PPATK atas transaksi keuangan rekening atas nama Gubernur Papua Lukas Enembe dan keluarganya.

“Sebagaimana telah luas diumumkan oleh aparat penegak hukum ke awak media. Kemendagri berharap agar semua pihak mendukung dan menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK,” kata Kastorius.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Enembe telah dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan terhitung sejak 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023.

(*/N1)

Sumber: InfoPublik.id

Share :

Baca Juga

Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi meninjau pelaksanaan vaksin di SMPN 5. (Foto: Humas Pemkot Yogya)

News

Ribuan Pelajar di Kota Yogya Antusias Ikuti Vaksinasi
Menkominfo Johnny G Plate. Foto: Dok.Kominfo

News

Kemenkominfo Putus Akses 15 PSE Game Online Perjudian, Berikut Daftarnya
Prof dr Ova Emilia MMed Ed SpOG (K) PhD terpilih sebagai Rektor UGM yang baru menggantikan Prof Ir Panut Mulyono Meng DEng IPU, ASEAN Eng yang akan habis masa jabatannya. (Foto: Ist)

News

Prof dr Ova Emilia MMed Ed SpOG (K) PhD, Terpilih Rektor UGM Periode 2022-2027
Kapolres Sukoharjo AKBP Sigit memimpin upacara kenaikan pangkat. (Foto:Dokumen Polres Sukoharjo)

News

Kapolres Sukoharjo Pimpin Kenaikkan Pangkat 37 Personil 
Puan Maharani. Foto: Ist

News

Ketua DPR RI: Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak Bisa Ditetapkan sebagai KLB
Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar memfasilitasi dengan baik masyarakat yang bakal mudik lebaran 2022.

News

Hindari Kemacetan, Puan Ingatkan Pemerintah Agar Memfasilitasi Pemudik Lebaran
Ilustrasi: nyatanya.com

News

Kasus Sembuh Covid-19 Harian Bertambah Lagi 32.262 Orang
Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas. Foto: Humas Kementerian PAN-RB

News

Survei PBB, Indonesia Naik 11 Peringkat Dunia di Implementasi SPBE