Home / News

Selasa, 19 Juli 2022 - 20:36 WIB

Tuntaskan Sengketa Laut China Selatan, AS Sarankan Penyelesaian Damai

Foto: ANTARA

Foto: ANTARA

NYATANYA.COM, Medan – Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyarankan kepada pemerintah Indonesia untuk menjajaki secara intensif penyelesaian damai, terkait sengketa Laut China Selatan melalui Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) atau Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara.

Hal itu disampaikan oleh Penasihat Hukum untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik Departemen Luar Negeri AS, Robert Harris, saat menjadi pembicara dalam forum focus grup discussion (FGD) di Universitas Potensi Utama, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagamana dirilis infopublik.id, Senin (18/7/2022)

“Pada 12 Januari lalu berdasarkan laporan studi Limits in the Seas atau Batas-Batas di Laut terkait klaim maritim RRC di Laut China Selatan yang dilakukan Deplu AS melalui rangkaian panjang studi hukum dan teknis untuk meneliti klaim dan batas maritim nasional serta mengkaji konsistensinya dengan hukum internasional, maka disimpulkan bahwa RRC memiliki klaim maritim yang melanggar hukum di sebagian wilayah Laut China Selatan, termasuk klaim hak wilayah historis yang melanggar hukum,” ujar Harris.

Baca juga   Oktober 2021, Pemkot Yogya Tuntaskan Vaksinasi Covid-19

Seri terbaru tentang batas-batas laut yang ke-150 itu menerangkan bahwa klaim atas wilayah Laut China Selatan yang luas serta apa yang disebut RRC sebagai “perairan internal” dan “kepulauan terluar”, seluruhnya tidak sesuai dengan hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut 1982 atau UNCLOS.

“Keputusan majelis arbitrase internasional pada 12 Juli 2016 juga telah memutuskan bahwa RRC harus menghentikan kegiatan yang melanggar hukum dan memaksa di Laut China Selatan,” katanya.

Sejak 2019 RRC mengklaim sepihak penguasaan zona maritim Laut China Selatan dan sudah 11 negara termasuk AS yang menolak hal tersebut.

Oleh karena itu pihaknya mendorong negara-negara yang telah menolak serta berhubungan langsung dengan zona maritim tersebut seperti Indonesia, Malaysia, Vietnam dan Filipina agar menjajaki penyelesaiannya dalam forum-forum yang dinaungi ASEAN.

Di hadapan peserta FGD yang terdiri atas mahasiswa, akademisi dan aktivis lingkungan Robert Harris mengungkapkan kepentingan utama pemerintah AS dalam penyelesaian sengketa Laut China Selatan hanya untuk menjaga tatanan maritim internasional berbasis aturan yang berlaku bagi seluruh dunia.

Baca juga   Cuaca Super Panas Hingga 36.1 Derajat Celsius, Begini Penjelasan dan Imbauan BMKG

Klaim sepihak RRC tentu akan berefek negatif pada penegakan hukum laut internasional.

“Kami menilai bahwa negara manapun harus memiliki kedaulatan dan kesetaraan yang sama dalam keterikatan hukum internasional yang disepakati,” tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi, menegaskan Indonesia menolak segala bentuk klaim batas maritim yang tidak memiliki dasar hukum yang diakui secara internasional.

Retno mengatakan, klaim terhadap batas maritim harus dilakukan sesuai hukum internasional, salah satunya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982.

“Klaim apa pun oleh pihak mana pun harus dilakukan sesuai dengan hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982. Dan Indonesia akan terus menolak klaim yang tidak memiliki dasar hukum yang diakui secara internasional,” kata Retno.

(*/N1)

Sumber: InfoPublik.id

Share :

Baca Juga

Ilustrasi: nyatanya.com

News

97 Warga Salaman Sembuh Covid-19
Kondisi Tangki 36 T-102 di area Kilang Cilacap, Jawa Tengah, yang terbakar pada Sabtu (13/11/2021), pukul 19.10 WIB, saat hujan lebat yang disertai petir, dan baru berhasil dipadamkan pada Minggu (14/11/2021) pukul 07.45 WIB. (Foto: ANTARA)

News

Kebakaran Kilang Pertamina Cilacap Baru Bisa Dipadamkan Minggu Pagi
Ganjar Pranowo. Foto: Humas Jateng

News

Ganjar Kembali Tegaskan Guru Tak Boleh Mem-“bully” Murid dengan Alasan Apapun
Suasana pelantikan anggota PPK di KPU Ponorogo, Rabu (4/1/2023). Foto: ANTARA/HO - Humas KPU Ponorogo

News

Puluhan ASN di Kabupaten Ponorogo Jadi PPK Pemilu 2024
Adanya kelonggaran pemberlakuan PPKM berdampak besar terhadap perkembangan harga cabai di pasar dan di sentra-sentra cabai. (Foto:MCDiskominfo Prov Jatim)

News

Pelonggaran PPKM, Harga Cabai di Jatim Mulai Merangkak Naik
Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah. Foto: Ist

News

Tiga Nama Ini Dominasi Posisi Capres Pemilu 2024 dalam Survei IPO
(Foto: Kemenkes)

News

Vaksinasi Lengkap Terbukti Cegah Gejala Berat Hingga Kematian Akibat Covid-19

News

Sejak 2018 Kominfo Sudah Menutup 4.874 Aplikasi Pinjol Ilegal