Home / News

Minggu, 21 November 2021 - 21:04 WIB

UMP Jateng 2022 Naik 0,78 Persen, Perusahaan Abai Terancam Kena Sanksi

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. (Foto: Humas Jateng)

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. (Foto: Humas Jateng)

NYATANYA.COM, Semarang – Gubernur Ganjar Pranowo mengumumkan Upah Minum Provinsi (UMP) Jawa Tengah tahun 2022 naik 0,78 persen dari tahun sebelumnya. Penetapan UMP ini menyertakan aturan wajib bagi perusahaan agar menyusun Struktur dan Skala Upah (Susu) bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun.

Pengumuman UMP termaktub dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.561/37 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022. Dengan terbitnya SK tertanggal 20 November 2021 ini maka UMP tahun 2022 resmi naik 0,78 % atau sebesar Rp1.812.935.

“UMP sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun,” kata Ganjar.

Baca juga   Ini Kriteria Penceramah Radikal Menurut BNPT

Dalam SK tersebut, Ganjar juga menegaskan dalam diktum keempat tentang struktur dan skala upah. Yakni perusahaan memberikan upah di atas UMP kepada pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih. Besarannya juga tidak sembarangan. Namun harus memperhatikan minimal inflasi 1,28 persen dan laju pertumbuhan ekonomi 0,97 persen.

“Keputusan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022,” tulis Ganjar dalam diktum keenam.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jateng Sakina Rosellasari menjelaskan, penetapan UMP ini telah didasari perhitungan formula dari PP 36/2021 Pasal 26 dan angka dari BPS sesuai surat Menteri Ketenagakerjaan kepada para Gubernur.

Baca juga   Jembatan Senowo di Magelang Kini Jadi Jalur Evakuasi 2 Arah

“Perusahaan-Perusahaan untuk memperhatikan pekerja baik masa kerja kurang satu tahun dan lebih satu tahun, sehingga ada perbedaan antara pekerja baru dengan pekerja lama, ada rasa keadilan,” kata Sakina.

Sakina menambahkan, perusahaan yang tidak melaksanakan upah minimum dan tidak menyusun struktur dan skala upah akan mendapat sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Jika ada temuan pelanggaran pelaksanaan agar dilaporkan di Kanal Aduan Pemprov Jawa Tengah, LaporGub, Layanan Publik dan Call center Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah 089 652 933 444.

(*/N1)

Share :

Baca Juga

Mendag Muhammad Lutfi mengatakan pertemuannya dengan Kementerian Perdagangan dan Investasi Australia sepakat bersinergi untuk mempercepat pemulihan ekonomi kedua negara pasca pandemi Covid-19. (Foto: Biro Humas Kemendag)

News

Indonesia-Australia Sinergi Percepat Pemulihan Ekomoni Pasca Pandemi Covid-19
Bupati Kulonprogo Drs H Sutedjo didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris daerah Drs Jazil Ambar Was'an beserta jajaran melakukan peninjaunan vaksinasi Covid-19. (Foto: Humas Kulonprogo)

News

Lampaui Target 50 Persen, Kulonprogo Terus Gencarkan Vaksinasi Covid-19
Salah satu ruas JJLS di Kecamatan Girisubo Kabupaten Gunungkidul dengan pemandangan elok di sepanjang jalan. Foto: nyatanya.com/Anto

News

Pembangunan JJLS Dikebut, Jalur Elok Penghubung Gunungkidul dan Wonogiri
Ganjar Pranowo. (Foto:nyatanya.com/Humas Pemda Jateng)

News

Jaga Pasokan Aman, Ganjar Bentuk Satgas Oksigen
Sebanyak 13 warga negara Indonesia ABK ex MV Chung Ching yang ditahan oleh otoritas Vietnam sejak Maret 2020 dipulangkan ke tanah air. (Foto: Kemlu RI)

News

KBRI Hanoi Pulangkan 13 ABK Indonesia yang Ditahan Otoritas Vietnam
Ilustrasi:nyatanya.com

News

Zona Merah di Jateng Bertambah Jadi 13 Wilayah
Presiden Joko Widodo dengan baju adat Suku Baduy Jamang Sangsang. (Foto:agus suparto/twitter@jokowi)

News

Baju Suku Baduy yang Dipakai Jokowi di Sidang Tahunan MPR 2021 Ternyata Harganya Cuma Segini

News

Pemkot Yogya Terbitkan Perwal Jam Malam Anak, Butuh Peran Aktif Orang Tua