NYATANYA.COM, Jakarta – Pemerintah Indonesia akan terus memperluas kesempatan untuk meningkatkan akses finansial kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), khususnya yang dikelola perempuan. Sesuai dengan semangat Presidensi G20 Indonesia 2022.
Indonesia telah mengalokasikan 17,8 miliar US dolar kepada kredit usaha rakyat (KUR) kepada 2,4 juta pelaku usaha perempuan, dan 1,1 miliar kepada program pendampingan bisnis mikro, yang 63,5 persen penerimanya adalah pelaku usaha perempuan.
“Kami juga mengembangkan skema finansial baru untuk perempuan dengan bisnis mikro dan ultra-mikro,” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Bintang Puspayoga, dalam sambutannya pada pertemuan kedua Women 20 (W20) Presidensi G20 Indonesia yang mengusung tema “UMKM Milik Perempuan: Kunci Pertumbuhan Inklusif” yang disiarkan secara daring pada Rabu (8/3/2022) bertepatan dengan peringatan Hari Perempuan Sedunia.
Sebagai wujud atensi penuh dan berkelanjutan, Pemerintah Indonesia dalam mendukung UMKM dan mencapai kesetaraan gender, Kemen PPPA memiliki komitmen yang sejalan dengan lima prioritas arahan Presiden Joko Widodo, yaitu peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berspektif gender.
“Komitmen tersebut, menempatkan pemberdayaan ekonomi perempuan di depan karena ketahanan ekonomi perempuan bukan hanya tentang mata pencaharian tetapi juga salah satu kunci untuk melindungi dan memenuhi hak-hak dasar perempuan. Lebih jauh lagi, pemberdayaan perempuan melalui UMKM. Nyatanya juga, berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi dan memberikan kesempatan ketenagakerjaan, sehingga juga berkontribusi terhadap perkembangan inklusivitas sosial,” jelas Bintang Puspayoga.
Pemerintah, menurut Bintang, juga menyadari pentingnya digitalisasi pada UMKM. Pada masa pandemi, 8,4 juta UMKM Indonesia termasuk 54 persen yang dimiliki perempuan telah mengalami digitalisasi.
Upaya strategis, telah dengan sukses mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 7 persen pada kuarter kedua 2021, dan meningkatkan nilai ekspor sebesar 37,7 persen. Hasilnya, angka kemiskinan dan pengangguran juga dapat diturunkan.
“Oleh karena itu, sangat penting untuk tidak hanya berfokus pada pemulihan ekonomi, tetapi juga memprioritaskan perempuan pada inti pemulihan, yakni bersama-sama kita harus memperkuat inklusivitas transformasi UMKM, yang juga akan mendukung upaya kesetaraan gender. Pada saat perempuan berdaya dan anak-anak terlindungi, kesejahteraan akan menjadi milik kita semua,” imbuh Menteri PPPA.
Tak lupa, Menteri PPPA juga menyampaikan apresiasi terhadap komitmen W20 Indonesia dalam upaya meningkatkan status perempuan secara global, khususnya dalam konteks pemulihan sosio-ekonomi pada lingkup Group of Twenty (G20) yang terdampak pandemi Covid-19.
Pada kesempatan yang sama, Chair W20 Indonesia, Hadriani Uli Silalahi, mengatakan sangat bagus untuk melihat komitmen dari berbagai negara yang mendukung perempuan mencapai potensi penuh mereka, sebagai bagian dari tenaga kerja global untuk mengurangi kesenjangan gender dalam partisipasi angkatan kerja di negara-negara G20 sebesar 25 persen pada 2025.
“Pemberdayaan dan inklusi ekonomi perempuan melalui UMKM adalah kunci dalam mencapai agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan, dan teknologi adalah enabler. Digitalisasi di berbagai bidang membawa potensi besar untuk mempercepat pemberdayaan perempuan,” ujar Uli.
Sementara Co-Chair W20 Indonesia, Dian Siswarini, menambahkan untuk meningkatkan kualitas UMKM yang dimiliki oleh perempuan sebagai salah satu cara menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan, seluruh elemen dan pemangku kepentingan sebaiknya dapat mendukung UMKM milik Perempuan sebagai bagian dari strategi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi inklusif di saat ini dan di masa depan.
“Selain itu, seluruh elemen dan pemangku kepentingan juga disarankan untuk membangun ekosistem yang kuat guna mendukung UMKM milik perempuan di seluruh negara G20; serta memaksimalkan pemanfaatan platform digital untuk mendukung UMKM milik perempuan,” tutup Dian.
(N1)
Sumber: InfoPublik.id
